makalah ECOSOC (Economic Social Corporation)

I.            Latar Belakang Berdirinya ECOSOC

Economic Social and Culture Rights, atau lebih dikenal sebagai ECOSOC, adalah salah satukovenan Hak Asasi Manusia (HAM) yang memuat penegasan hak-hak dasar ekonomi, sosial dan budaya setiap manusia. Hak-hak dasar tersebut diantaranya adalah hak untuk memperoleh pekerjaan, hak untuk mencapai taraf kesehatan yang tinggi, hak untuk memperoleh pendidikan, hak atas pemukiman, dan sebagainya.

Indonesia telah meratifikasi Kovenan Ecosoc tersebut pada akhir tahun 2005, yang dikukuhkan dengan UU no 19/2005. Sebenarnya hak-hak ECOSOC bukanlah suatu norma yang baru bagi Indonesia. Undang-undang Dasar 45 sebagai konstitusi negara telah lebih dulu memuat aspek-aspek yang menjadi prinsip dari ECOSOC.Walaupun demikian kehadiran kovenan ECOSOC di Indonesia dapat memberi peneguhan bagi agenda pemenuhan hak-hak warga.Khususnya karena selama ini diskursus HAM lebih sering diasosiasikan dengan isu-isu hak sipil dan politik, seperti kekerasan, diskriminasi, konflik dan sejenisnya.Sedangkan isu-isu sosial ekonomi sepert kemiskinan, keterbelakangan, marginalisasi, dll, sering tersisihkan dari diskursus HAM. Kehadiran kovenan ECOSOC di Indonesia karenanya diharapkan dapat menghapus cara pandang yang memisahkan antara isu HAM dan masalah-masalah pembangunan. Sehingga paradigma mengenai penegakan HAM haruslah mencakup pula bagaimana upaya pemerintah dalam memenuhi hak-hak dasar warganya.

Dalam sistem konvensi HAM internasional, dua tahun setelah meratifikasi, Negara peratifikasi wajib membuat laporan mengenai implementasi kovenan tersebut secara periodik dan menyampaikannya kepada badan PBB terkait. Dengan demikian pemerintah Indonesia saat ini seharusnya sudah wajib membuat dan melaporkan bagaimana implementasi pemenuhan hak-hak ECOSOC terhadap warga negaranya, khususnya setelah adanya ratifikasi.

Dalam kerangka momen pembuatan laporan pasca ratifikasi tersebut, PATTIRO berinisiatif untuk memberi kontribusi berupa penulisan sebuah laporan mengenai situasi terkini pemenuhan hak ECOSOC dan agenda ke depan. Sebagai bahan untuk menyusun laporan tersebut, PATTIRO membuka kesempatan bagi para pegiat/aktivis/pemerhati hak-hak ECOSOC untuk menyumbangkan kertas kerja dengan tema “Tiga Tahun Pasca Ratifikasi: Situasi Pemenuhan dan Agenda Mainstreaming Hak ECOSOC Dalam Sistem Pembangunan di Indonesia”.

ECOSOC (Dewan Ekonomi dan Sosial) beranggotakan 18 negara, kemudian dengan amandemen tahun 1963 yang mulai berlaku tahun 1965 bertambah menjadi 27 negara. Berdasarkan amandemen tahun 1971, yang berlaku tahun 1975, jumlah anggota berubah lagi menjadi 54 negara.Dewan Ekonomi dan Sosial dipilih oleh Sidang Umum untuk masa 3 (tiga) tahun dan bersidang sedikitnya tiga kali dalam setahun.

   II.            FUNGSI ECOSOC

Fungsi ECOSOC mencakup: pengumpulan informasi, menasihati negara anggota, membuat rekomendasi, mengadakan penyelidikan, danmenyusun laporan tentang soal-soal ekonomi, sosial, pendidikan, dan kesehatan di seluruh dunia.

III.            TUJUAN ECOSOC

Ø  Bertanggung jawab dalam menyelenggarakan kegiatan ekonomi dan sosial yang digariskan oleh PBB 

Ø  Mengembangkan ekonomi, sosial dan politik 

Ø  Memupuk hak asasi manusia. 

Ø  Mengkoordinasi kegiatan-kegiatan dari bidang khusus dengan berkonsultasi dan menyampaikannya pada Sidang Umum kepada mereka dan anggota PBB. 

Ø  Membuat rencana perjanjian tentang soal tersebut dengan negara-negara anggota untuk diajukan kepada Majelis Umum

Ø Mengadakan pertemuan-pertemuan internasional tentang hal-hal yang termasuk tugas dan wewenangnya

Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Ekonomi dan Sosial ini dibantu oleh badan-badan khusus seperti :

•         FAO (Food and Agriculture Organisation) = Organisasi Pangan dan Pertanian

•         WHO (World Health Organisation) = Organisasi Kesehatan Sedunia

•         ILO (International Labour Organisation) = Organisasi Buruh Internasional

•         IMF (International Monetary Fund) = Dana Moneter Internasional

•         IAEA (International Atomic Energi Agency) = Badan Tenaga Atom Internasional

•         IBRD (International Bank for Reconstrustion and Development) = Bank Internasional untuk Pembangunan dan Rekonstruksi

•         UPU (Universal Postal Union) = Perhimpunan Pos Sedunia

•         ITU (International Telecommunication Union) = Persatuan Telekomunikasi Internasional

•         UNHCR (United Nation High Commissioner for Refugees) = Organisasi PBB yang mengurus para pengungsi

•         UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultuural Organisation) = Organisasi PBB untuk Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan

•         UNICEF (United Nations Children Fund) = Badan PBB yang mengurusi anak-anak

•         GATT = Persetujuan tentang tarif dan perdagangan

IV.            Peranan ECOSOC

Indonesia memiliki peran besar dalam PBB.Indonesia terdaftar dalam beberapa lembaga di bawah naungan PBB. Misalnya, ECOSOC (Dewan Ekonomi dan Sosial), ILO (Organisasi Buruh Internasional), maupun FAO (Organisasi Pangan dan Pertanian). Indonesia juga terlibat langsung dalam pasukan perdamaian PBB.Dalam hal ini Indonesia mengirimkan Pasukan Garuda untuk mengemban misi perdamaian PBB di berbagai negara yang mengalami konflik. Indonesia terpilih sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk masa bakti 2007–2009.

Proses pemilihan dilakukan Majelis Umum PBB melalui pemungutan suara. Pada proses pemungutan suara, Indonesia memperoleh 158 suara dukungan dari keseluruhan 192 negara anggota yang memiliki hak pilih. Pemilihan ini merupakan kali ketiga Indonesia menjadi anggota Dewan Keamanan PBB setelah periode 1974– 1975 dan 1995–1996.Sejak tanggal 1 Januari 2007 Indonesia diberi kehormatan bersama-sama dengan lima negara besar (Amerika, Inggris, Prancis, Cina, Rusia) dan sembilan negara lain untuk memutuskan upaya mengatasi konflik besar di berbagai negara.

 

  V.         Tentang ECOSOC 

Sidang perdana ECOSOC, 23 Januari 1946.

ECOSOC di Tempat Kerja : Tantangan ekonomi, sosial dan lingkungan dunia adalah kekhawatiran ECOSOC. Sebuah pendiri Piagam badan PBB yang didirikan pada tahun 1946, Dewan adalah tempat di mana isu-isutersebut dibahas dan diperdebatkan, dan rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan.

Dengan demikian, ECOSOC mempunyai tanggung jawab luas untuk sekitar 70% dari sumber daya manusia dan keuangan seluruh sistem PBB, termasuk 14 badan-badan khusus, 9 komisi "fungsional", dan lima komisi regional.Peristiwa ECOSOC diatur dalam Dewan Ekonomi dan Sosial Chamber.

 

Rapat
Dewan mengadakan pertemuan rutin sepanjang tahun dengan akademisi terkemuka, perwakilan sektor bisnis dan 3.200 + terdaftar organisasi non-pemerintah.Pertemuan terbesar ECOSOC,bagaimanapun, disediakan untuk musim panas, ketika itu berlaku, sidang tahunan bulan-panjang substantif pada bulan Juli.

Diadakan di tahun alternatif di New York dan Jenewa, sesi dibagi menjadi 5 segmen-tingkat tinggi, Koordinasi, Kegiatan Operasional; Urusan Kemanusiaan, dan Umum-yang mencakup kedua isu-isu global dan teknis, pertanyaan administratif.

Dengan fokus pada menekan tantangan pembangunan (pekerjaan, pendidikan, kesehatan, dll), segmen tingkat tinggi secara teratur menarik para pembuat kebijakan dari jajaran atas pemerintahan. Segmen Tahunan Menteri Review (AMR) dan dua tahunan Development Cooperation Forum (DCF) telah sukses terkenal, juga, berfokus pada pilih tema yang diambil dari Tujuan Pembangunan Milenium PBB.

VI.            Kebijakan empat tahunan Comprehensive Review–QCPR

Ikhtisar

Empat tahunan kajian kebijakan yang komprehensif ( QCPR ) adalah instrumen kebijakan utama Majelis Umum untuk menentukan cara sistem pengembangan PBB beroperasi untuk mendukung negara-negara dalam upaya pengembangan program yang mereka.

Pada musim gugur tahun 2012, Majelis Umum akan memberikan arah kebijakan baru untuk meningkatkan dukungan sistem PBB untuk negara-negara berkembang sebagai hasil dari review pertama empat tahunan ( QCPR ) dari kegiatan operasional PBB untuk pembangunan.

Cakupan
Empat tahunan kajian kebijakan yang komprehensif (QCPR) berkaitan dengan masalah pendanaan kegiatan operasional PBB untuk pembangunan, fungsi pengembangan sistem PBB dan efektivitas pengembangan kerja sistem PBB untuk pembangunan.

Sejak tahun 1980, tinjauan kebijakan yang komprehensif telah dilakukan setiap tiga tahun. Pada tahun 2008, negara-negara anggota memutuskan untuk mengubah tinjauan kebijakan komprehensif untuk siklus empat tahunan, terutama untuk memastikan bahwa review memandu pengembangan rencana strategis organisasi sistem PBB.

Menerapkan QCPR yang mengikat untuk entitas PBB yang melapor ke GA , termasuk 11 Dana dan Program, 6 penelitian & lembaga pelatihan (UNICRI, UNIDIR, UNITAR, UNRISD, UNSSC, UNU) dan 3 badan lainnya (UNAIDS, UNISDR, UNOPS). Resolusi QCPR juga memberikan arahan kepada badan-badan khusus. Beberapa lembaga khusus telah memutuskan untuk melaporkan kepada badan yang mengatur mereka pada pelaksanaan bimbingan GA, seperti yang diminta oleh QCPR tersebut.

Isu dan proses

Proses QCPR juga memberikan kesempatan penting untuk negara-negara anggota untuk terlibat dalam dialog tentang bagaimana beradaptasi kegiatan operasional PBB untuk perubahan konteks kerjasama pembangunan global.Sekretaris Jenderal memfasilitasi proses QCPR dengan menyediakan negara anggota dengan analisis memihak, seimbang dan memandang ke depan pada pelaksanaan kebijakan yang ada. Advanced, versi diedit dari dua Sekretaris Jenderal laporan untuk 2012 QCPR diterbitkan pada awal Juni untuk menginformasikan 2012 substantif sidang Dewan Ekonomi dan Sosial.Laporan analisis tentang pelaksanaan 2007 tiga tahunan yang komprehensif kajian kebijakan (TCPR) Laporan analisis pada pendanaan kegiatan operasional untuk pengembangan sistem PBB untuk tahun 2010.

 

Kedua laporan SG mensintesis sejumlah besar bukti analitis/evaluatif untuk mendukung penilaian kondisi saat kegiatan operasional untuk pengembangan sistem PBB. Ini persiapan analitis terdiri sembilan studi latar belakang dan laporan, empat survei online global, tujuh kunjungan negara, program, analisis rinci arsitektur pendanaan pengembangan sistem PBB dan konsultasi luas dengan para pemangku kepentingan utama, semua diprakarsai oleh DESA dan mitranya sebagai bagian dari QCPR persiapan proses.

 

Sembilan studi latar belakang untuk QCPR memberikan analisis mendalam di bidang-bidang seperti sistem Resident Coordinator, proses UNDAF, harmonisasi praktik bisnis, berbasis hasil perencanaan strategis dan manajemen, kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, negara-negara transisi, serta seperti memeriksa isu-isu kebijakan yang muncul akan berdampak pula pada karya pengembangan sistem PBB dalam siklus QCPR 2013-2016. Penelitian ini didukung oleh empat survei dari negara Program, UN Resident Koordinator dan tim negara, PBB Tim Manajemen Operasional dan organisasi masyarakat sipil bekerja sama dengan badan PBB di tingkat negara.

 

Laporan dana SG, selain memberikan rincian rinci kontribusi pendanaan dan pengeluaran dari sistem pembangunan PBB, memperluas analisis dengan laporan yang lebih lengkap tentang isu-isu seperti prediktabilitas aliran dana, rincian kontribusi non-inti dengan aliran dana dan biaya pemulihan sumber daya non - inti untuk pengembangan sistem PBB.

 

Masukan analitis kunci lainnya untuk 2012 QCPR akan menjadi laporan evaluasi independen 'memberikan -as -one' dan laporan ditugaskan oleh SG pada kajian komprehensif dari kerangka kelembagaan yang ada untuk evaluasi seluruh sistem kegiatan operasional PBB untuk pembangunan.

Membangun pertimbangan-pertimbangan Kegiatan Operasional Segmen ECOSOC pada Juli 2012, Sekretaris Jenderal akan menyerahkan dua laporan tindak lanjut untuk QCPR kepada Majelis Umum pada pertengahan Agustus dan pertengahan September masing-masing, dengan rekomendasi untuk memperkuat koherensi, efektivitas dan efisiensi kegiatan operasional PBB untuk pembangunan. Laporan SG dan bahan substantif dari proses persiapan QCPR akan berfungsi sebagai titik referensi kunci untuk Majelis Umum mengadopsi resolusi QCPR yang akan menetapkan arah kebijakan untuk pengembangan sistem PBB yang meliputi siklus QCPR 2013-2016.

VII.            Anggota ECOSOC

54 Pemerintah anggota Dewan dipilih oleh Majelis Umum untuk tumpang tindih masa tugas tiga tahun. Kursi di Dewan yang diberikan berdasarkan representasi geografis dengan empat belas dialokasikan untuk Afrika Amerika, sebelas negara Asia, enam sampai Eropa Timur Amerika, sepuluh sampai Amerika Latin dan Karibia, dan tiga belas ke Western States Eropa dan lainnya.Daftar lengkap anggota Dewan Ekonomi dan Sosial untuk 2014 dan tanggal berakhirnya keanggotaan.

Nama Negara	Berakhir tanggal 31 desember
Albania	2015
Antigua dan Barbuda	2016
Austria	2014
Bangladesh	2016
Belarus	2014
Benin (Plurinasional Negara)	2015
Bolivia	2015
Botswana	2016
Brasil	2014
Burkina Faso	2014
Kanada	2015
Cina	2016
Kolombia	2015
Kongo	2016
Kroasia	2015
Cuba	2014
Republik Demokratik Kongo	2016
Denmark	2016
Republik Dominika	2014
El Savador	2014
Ethiopia	2014
France	2014
Georgia	2016
Jerman	2014
Yunani	2014
Guatemala	2016
Haiti	2015
India	2014
Indonesia	2014
Italia	2015
Jepang	2014
Kazakhstan	2016
Kuwait	2015
Kirgistan	2015
Lesotho	2014
Libya	2014
Mauritius	2015
Nepal	2015
Selandia Baru	2016
Nigeria	2014
Panama	2016
Portugal	2014
Republik Korea	2016
Federasi Rusia	2016
San Marino	2015
Serbia	2016
Afrika Selatan	2015
Sudan	2015
Swedia	2016
Togo	2016
Tunisia	2015
Turkmenistan	2015
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	2016
Amerika Serikat	2015

No.  064/HMS/IX/00 Press Release Untuk pertama kalinya para kepala negara  anggota Biro Dewan Ekonomi Sosial PBB (ECOSOC) mengadakan pertemuan dalam suatu working Breakfast pada tanggal 8 September 2000 bertempat di UN Regal Plaza Hotel, New York. Para pemimpin tersebut membicarakan masalah-masalah yang berkaitan dengan globalisasi yang dianggap krusial bagi masa depan pembangunan ekonomi dan sosial di seluruh negara dengan memfokuskan pada peranan teknologi bagi pembangunan. Pertemuan  tersebut dipimpin oleh Presiden RI Abdurrahman Wahid dan diikuti oleh Sekjen PBB Kofi Annan, Presiden Austria Thomas Klestil, Presiden Bulgaria Petar Stoyanov, Presiden Kamerun Paul Biya dan Presiden Costa Rica Miguel Angel Rodriguez Pada akhir pertemaun para kepala negara tersebut mengeluarkan Komunike Pers yang isinya  antara lain menyambut baik  Deklarasi Menteri ECOSOC pada tanggal 7 Juli 2000 mengenai peranan teknologi bagi pembangunan. Para pemimpin  juga mengakui bahwa teknologi informasi penting untuk pembangunan suatu ekonomi global berdasarkan penguasaan ilmu pengetahuan dan  dapat membuka kesempatan  yang luas bagi pertumbuhan ekonomi serta  pembangunan sosial. Para kepala negara tersebut juga menyambut baik penekanan yang diberikan terhadap teknologi informasi dalam KTT Millennium. Mengakui bahwa masalah Teknologi informasi saat  ini diterima secara luas dan mendapat perhatian di berbagai   fora internasional, termasuk pada KTT Selatan-selatan di Havana dan KTT Kelompok-8 (negara-negara industri) di Okinawa yang secara khusus memberikan perhatian untuk menjembatani  kesenjangan dalam teknologi informasi dan komunikasi (digital divide)  yang mana diakui dalam Deklarasi Menteri ECOSOC. Para kepala negara menyatakan keprihatinan bahwa saat ini  potensi  teknologi informasi untuk  memajukan pembangunan  khususnya di negara-negara berkembang belum sepenuhnya digali. Mayoritas dari penduduk dunia masih hidup di dalam kemiskinan dan tidak tersentuh oleh revolusi teknologi informasi. Dalam hal ini langkah-langkah mendesak yang disetujui bersama pada tingkat nasional, regional, internasional penting sekali dilaksanakan untuk membantu menjembatani  digital divide sebagaimana   diakui  dalam   deklarasi  menteri  ECOSOC. Ditekankannya  bahwa  PBB harus menjadi bagian dalam mengerahkan berbagai sumber daya dalam upaya mencapai tujuan tersebut. Dalam hubungan ini, para kepala negara menghargai usaha-usaha masyarakat internasional membentuk Satgas Digital PBB  bersama-sama pihak pemerintah, lembaga-lembaga pembangunan internasional, industri swasta, yayasan-yayasan guna secara bersama-sama membantu menjembatani digital divide dan  mengembangkan kesempatan bagi negara-negara berkembang dalam teknologi informasi dan komunikasi. Para pemimpin tersebut menyambut baik peranan yang kini dimainkan oleh ECOSOC secara lebih berdaya guna sebagai forum global strategis dalam membina kemitraan  dalam meningkatkan kerjasama internasional  untuk mendaya gunakan potensi revolusi teknologi informasi untuk pembangunan.                                                                           New York,   8  September  2000